Melawan Diskriminasi UU Pemilu 2012

Pada tanggal 12 April 2012 yang lalu DPR akhirnya telah menyepakati UU Pemilu yang baru dengan proses lobi-lobi Politik yang cukup alot dan panjang. UU ini kemudian disahkan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Image

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan oleh DPR  dan menjadi poin penting dalam UU Pemilu tersebut antara lain adalah masalah ambang batas Parlementary Threshod sebesar 3,5 %, sistem Pemilu proporsional terbuka, jumlah kursi per-daerah pemilihan dan metode penghitungan suara. Apabila dicermati poin krusial tersebut, nampaknya ada sarat muatan kepentingan  yang diinginkan parpol yang ada diparlemen. Seperti misalnya ambang batas Parlementary Threshold sebesar 3.5 % yang mana kesepakatan ini justru menimbulkan kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, karena darimana rasionalitas untuk menentukan prosentase 3,5 % dan apa yang menjadi pijakan DPR dalam mengambil keputusan tersebut yang notabene nya adalah untuk penyederahaan parpol? Namun, seiring dengan isu besar tersebut, DPR juga sepertinya memiliki maksud terselubung dalam kaitan mengenai aturan verifikasi parpol sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu. Aturan verifikasi cenderung tidak terlalu banyak diperdebatkan oleh 9 Partai pembuat kebijakan tersebut disenayan, padahal kalau mau objektif aturan verifikasi merupakan salah satu hal krusial sebagai cermin keberhasilan terselenggaranya pemilu dengan keberadaan sistem multi partai yang demokratis, mengingat dengan verifikasi terhadapa parpol peserta pemilu lah kita dapat mengetahui sesungguhnya dukungan riil masyarakat terhadap parpol peserta pemilu 2014 nanti.

Meskipun DPR telah menganggap aturan tersebut hanya terfokus pada parpol baru dan parpol yg tidak lolos ambang batas 2,5 % pada suara sah pemilu nasional. Tidak seyogyanya DPR membuat aturan yang berpotensi menimbulkan konflik akibat terdapatnya rumusan aturan verifikasi parpol yang sangat diskriminatif dan memberikan perlakuan keistimewan (previllege) pada kepentingan parpol yang ada diparlemen saat ini.

Adapun ketentuan syarat verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu yakni tertuang pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.”Sementara, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada pemilu terakhir dan Partai Baru harus mengikuti verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi; “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

  1. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  2. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  3. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  4. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  5. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 
  8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  9. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dari bunyi pasal 8 ayat 1 tersebut terlihat betapa arogansinya dan manipulatifnya Parpol-parpol pembuat kebijakan yang ada diparlemen, yang seolah – olah sebagai Parpol yang lolos parlemen  merupakan prestasi yang berkesinambungan tanpa perlu diverifikasi kembali kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 UU Pemilu yang baru.

Bahwa ketidakadilan tersebut terlihat dari bagaimana parpol yang sudah ada hanya meloloskan diri dengan asumsi yang tidak rasional yakni hanya bersandarkan pada  suara sah ambang batas pemilu nasionaL sebesar 2, 5 % pada pemilu 2009. Yang mana persyaratan verifikasi pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu lebih ringan yang salah satunya hanya mewajibkan kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi berbanding dengan aturan yang mengharuskan Partai sekarang memiliki kepengurusan diseluruh tingkatan Provinsi diseluruh wilayah Indonesia.

Maka sungguh ironis dalam suatu negara yang menghargai prinsip supremasi hukum dan prinsip demokrasi, ketika dalam suatu rezim pemilu baik pemilih, penyelenggara pemilu, para pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, masyarakat sebagai pemilih maupun peserta pemilu tentu kiranya dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu berpegang teguh pada penataan sistem pemilu yang baik, khususnya keberadaan parpol yang sangat diperlukan dalam fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sebagai sarana wujud aspirasi masyarakat dan sebagainya. Sehingga seharusnya sangat tepat apabila parpol baru maupun parpol lama perlu dimutakhirkan melalui verifikasi parpol peserta pemilu.

Hal diatas sama saja dengan pemutakhiran data pemilih tetap yang setiap penyelenggaraan pemilu seyogyanya dan menjadi keharusan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang. Disamping itu amanat konstitusi mengenai pemilihan umum yakni dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan menghormati asas pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni, langsung , bebas, rahasia, jujur, dan ,adil baik pada tahapan proses pemilihan umum hingga penetapan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu penerapan asas adil dalam pemilu perlu dimaknai dan ditafsirkan dalam arti luas yang menganggap pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan  dibentuknya undang – undang yang mengatur tata cara dan proses agar dapat menjadi peserta pemilu wajib mendasarkan pada keadilan dan perlakuan yang sama demi terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Berdasarkan pada fakta – fakta yang terjadi serta hasil UU pemilu yang telah di persiapkan DPR untuk menjelang pelaksanaan pemilu 2014 jelas bertabrakan dengan norma – norma konstitusi, bahkan sebuah pelecehan terhadap Negara yang menganut prinsip Negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama serta prinsip Negara demokrasi  yang bertolak belakang dengan tindakan diskriminatif.

Kerancuan atas pasal 8 ayat 1 tersebut dapat dipahami Bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Diskriminatif dan Bertentangan dengan dengan 28D  (1) dan 28 I (2) UUD 1945karenamenimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua partai politik. Bahwa norma dalam Pasal 8 Ayat (1) telah memberikan keistimewaan (Previllege) bagi Partai Politik peserta pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas suara secara nasional sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya secara otomatis tanpa mengikuti proses verifikasi, sehingga partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada pemilu terakhir dan Partai Baru harus mengikuti verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Jika dicermati konstruksi pasal-pasal dalam UU No 8 tahun 2012, sebenarnya mengharuskan KPU tetap melakukan verifikasi terhadap peserta pemilu yang telah lolos ambang batas perolehan suara secara nasional. Konstruksi pasal 17 UU No 8 tahun 2012 memerintahkan partai politik memenuhi persyaratan pasal 15 kecuali huruf f, ditambah persyaratan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari KPU. Sementara jika dicermati persyaratan sebagaimana tercantum di pasal 15 UU No 8 tahun 2012, sebenarnya merupakan dokumen yang dibutuhkan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 8 ayat 2 kecuali point d. Hal ini menjadi menarik  karena dipersyaratkan sebagai syarat calon peserta pemilu di pasal 8 ayat (2) tapi tidak diverifikasi sama sekali sesuai perintah pasal 15  dan 16 UU No 8 tahun 2012.Pertanyaannya adalah buat apa disyaratkan tapi tidak diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya ? pada saat yang sama juga timbul pertanyaan mengapa partai-partai lolos threshold justru tidak diwajibkan menyertakan bukti keanggotaan paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota ?  inkonsistensi konstruksi pasal-pasal di dalam UU 8 tahun2012 ini sesungguhnya menunjukkan adanya masalah dalam pengaturan persyaratan calon peserta pemilu maupun proses verifikasinya.

Pentingnya verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Verifikasi peserta pemilu sesungguhnya sangat dibutuhkan baik oleh penyelenggara (KPU) maupun oleh calon peserta pemilu itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, kalau keanggotaan partai politik di Indonesia memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Perpindahan keanggotaan partai politik hampir dihadapi oleh semua partai politik. Fenomena ini semakin nyata manakala kita mencermati fenomena volatilitas ini pada pemilukada. Seorang kader partai dengan mudah pindah ke partai lain jika tidak mendapat dukungan partainya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Hal ini antara lain yang menyebabkan syarat keanggotaan 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk suatu kabupaten/kota sebenarnya tidak mudah dipenuhi oleh semua partai politik. Gejala ini ditambah fakta banyak pemilih yang tidak menjadi anggota partai politik. Sebagian karena alasan traumatis dimasa lalu, sebagian yang lain karena pemilih sebenarnya lebih karena figur ketimbang karena loyalitas keanggotaan pada parpol.

Fenomena kader “kutu loncat” yang berpindah partai setiap kali menjelang pemilihan umum adalah fakta tidak terbantahkan menyerang semua partai politik. Sebagian karena lemahnya kaderisasi partai, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung menurunnya fungsi ideologis partai politik, sebagian yang lain karena adanya insentif dari sistem pemilu proporsional, yang cenderung memudahkan perpecahan partai politik. Kombinasi dua persoalan ini membuat loyalitas kepada partai yang dicirikan dengan identifikasi partai sangat lemah dan tidak mengakar. Karena itu verifikasi keanggotaan partai politik menjadi penting, karena bisa saja partai yang semula lolos electoral threshold dan parlementary threshold ditinggal oleh anggotanya. Verifikasi terhadap keanggotaan partai politik baik lama maupun baru sesungguhnya juga merupakan insentif penting bagi parpol untuk terus menerus memelihara daftar anggotanya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Manfaat tersembunyi lainnya yang mungkin saja muncul dari proses verifikasi ini adalah memaksa parpol melakukan konsolidasi dini sebagai persiapan pemilu 2014. Jadi tidak sepenuhnya benar bahwa partai yang lolos PT dan ET tidak perlu diverifikasi ulang.

Tidak hanya soal keanggotaan, verifikasi calon peserta pemilu sebenarnya juga diperlukan karena persoalan kepengurusan partai politik. Perpindahan pengurus parpol dan perpecahan pengurus parpol merupakan masalah paling serius dihadapi partai politik. Fenomena saling pecat pengurus lokal parpol dalam pilkada merupakan gejala yang sangat menonjol sepanjang tahun 2010 – 2012. Fenomena ini sudah menjadi masalah serius dalam beberapa pemilukada, karena menyebabkan dukungan ganda yang menyulitkan KPU melakukan verifikasi dan sering menimbulkan masalah sampai ke mahkamah konstitusi, akibat dukungan yang tidak sah.

Verifikasi terhadap semua calon peserta pemilu sesungguhnya juga diperlukan untuk memastikan domisili hukum alamat kantor partai politik disemua tingkatan. Jika hanya dilakukan verifikasi administratif tanpa verifikasi faktual, sebenarnya sudah bukan rahasia lagi banyak parpol yang tidak memiliki gedung kantor sebagai alamat domisili. Hal ini sering menimbulkan kesulitan pada KPU ketika harus berkomunikasi dgn pengurus parpol. Bahkan ditingkat pusat sebuah partai besar akan segera kehilangan kantor pusatnya karena dihibahkan oleh pemiliknya kepada sebuah ormas.

Dari penjelasan diatas, sesungguhnya ada banyak manfaat jika verifikasi dilakukan terhadap semua calon peserta pemilu, agar tidak terjadi tumpangtindih kepengurusan maupun tumpangtindih keanggotaan. Disamping itu sesungguhnya jika dilakukan dengan benar akan menghindarkan gejala joki pengurus ketika diverifikasi maupun joki anggota ketika diverifikasi. Disamping itu tentu ada manfaat lain terkait verifikasi domisili alamat kantor parpol, sehingga memudahkan komunikasi KPU dengan pengurus parpol pada semua tingkatan.

Satu catatan penting dari kelemahan verifikasi anggota maupun pengurus pada pemilu tahun 2009 lalu adalah terjadinya pencalonan ganda  yang dilakukan oleh parpol. Hal ini terjadi karena calon legislatif ybs ternyata memiliki kartu keanggotaan ganda dan menyatakan bersedia dicalonkan oleh kedua partai tersebut. Fenomena lain yang terkait kelemahan verifikasi ini adalah adanya pengurus partai X menandatangani pencalonan partai X pada saat yang sama menjadi caleg dari partai Y. Dan berhasil lolos menjadi anggota dewan.

Penutup

Hal-hal yang kami sebutkan diatas sebenarnya menunjukkan kelemahan-kelemahan kegiatan verifikasi parpol-parpol peserta pemilu sebelumnya, ini tentunya akan semakin parah jika verifikasi hanya diperlakukan segelintir parpol saja, atau bahkan lebih berbahaya bila tidak dilakukan verifikasi parpol untuk mengikuti Pemilu. Disisi yang lain, sebenarnya KPU sudah cukup berpengalaman melakukan verifikasi terhadap calon peserta pemilu, sementara infrastruktur verifikasi sebenarnya juga sudah tersedia, sehingga sangat mungkin KPU dapat melakukan verifikasi terhadap semua parpol tanpa hambatan yang berarti. Sehingga tidak ada akal logika berpikir yang sehat jika verifikasi hanya diperlakukan terhadap sebagian Parpol saja, sementara sebagian Parpol yang lain mendapat keuntungan tanpa melalui proses verifikasi ini.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Konstelasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penegakan Hukum tindak pidana korupsi menjadi hal yang fundamental saat ini, tidak hanya menjadi sebuah National Policy bagi penegakan hukum di Indonesia, berbagai aturan Hukum yang mengatur masalah tindak pidana korupsi di Indonesia pun telah mengkualifikasi tindak pidana korupsi ini sebagai extra ordinary crime. Pasca reformasi 1998 misi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi jualan yang sangat laris dikalangan partai politik dalam menjaring “konsumen” politiknya. diperiode ini isu “korupsi” bahkan telah menggeser isu “komunisme” sebagai musuh utama bangsa. agenda pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas penyelenggaraan negara setiap kali akan menjalankan periode pemerintahannya, Kondisi sedemikian masih terus menjadi tren dan berlangsung hingga dengan saat ini dan mungkin pula dimasa-masa yang akan datang.

Berbicara mengenai konstelasi penegakan hukum tindak pidana korupsi tentunya semua akan kembali dalam suatu sistem yang kemudian kita sebut sebagai Criminal Justice System atau sistem peradilan Pidana di Indonesia. Suatu sistem yang dimulai dengan peristiwa hukum tindak pidana untuk kemudian melalui proses sidik yang menghasilkan suatu berita acara pemeriksaan (BAP) yang akhirnya menjadi suatu produk tuntutan ataupun dakwaan yang kemudian diperiksa dalam sebuah persidangan di Pengadilan sehingga menjadi suatu vonis atau putusan yang berkekuatan tetap untuk dijalankan dalam bentuk pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Pada hakekatnya perangkat penegak hukum terutama Hukum Pidana dalam Criminal Justice System atau sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian dan Kejaksaan, kedua institusi yang merupakan state main organs penegakan hukum di Indonesia ini telah jelas diatur dalam suatu bentuk perundang-undangan yang kemudian kita kenal sabagai salah satu mahakarya agung anak bangsa, yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian setelah era Reformasi bergulir muncul pulalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga merupakan lembaga penegak hukum ad hoc yang bersifat state auxiliary organ. KPK ini muncul secara kebutuhan adalah karena fungsi kekuasaan Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan State Main Organs secara Intitusi dianggap tidak cukup efektif atau lamban atau bahkan sering lalai dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Menelaah lebih dalam mengenai Pencegahan maupun Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia maka mau tidak mau kita akan membahas lebih jauh bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini seakan “ditakdirkan” menjadi ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, banyak permasalahan yang menyorot peran, fungsi, kewenangan maupun kekuasaan dari KPK ini, pro dan kontra muncul dengan kehadiran Institusi ini, ada yang menyebut KPK lembaga superbody, ada yang menyebut KPK merupakan institusi “Anak-Tuhan” karena hanya merasa dirinya sendiri yang paling bersih dan tanpa supervisi selayaknya institusi-institusi penegak hukum lainnya, terlepas dari semua itu KPK telah hadir dan telah diatur kewenangan serta segala tindakan nya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini hadir untuk memenuhi cita-cita mulia bangsa Indonesia yang terkandung dalam dasar filosofis pembentukan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang kemudian di revisi dan diubah kedalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menciptakan Clean Government dan Good Governance, dengan kata lain hanya dengan terjadinya pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baiklah maka KPK ini akan memparipurnakan masa tugas nya.

KPK dalam menjalankan tugasnya di berikan kewenangan yang eksepsional, kewenangan yang luar biasa itu diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dijelaskan KPK  dapat bertindak mulai dari:

  1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
  2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
  3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi;
  4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Artinya dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Sehingga KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi.

Dalam mencapai cita-cita mewujudkan Clean Government dan Good Governance KPK dihadapkan pada suatu tugas strategis yaitu untuk merevitalisasikan perangkat perundang-undangan, mereorganisasi aparatur penegak hukum, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk pemberantasan korupsi, serta bagaimana menciptakan suatu budaya hukum dalam masyarakat yang anti terhadap korupsi. Ini semua lah yang menjadi pokok bahasan dalam mereview bagaimana konstelasi penegakan tindak pidana korupsi sampai hari ini.

Revitalisasi Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu contoh upaya dari proses revitalisasi terhadap aturan perundang-undangan adalah lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang merupakan hasil Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Menjadi Undang-Undang di Indonesia. Ratifikasi ini dilakukan untuk memaksimalkan kinerja KPK dalam pemberantasan Korupsi,  mengingat tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah yang terlokalisir di Indonesia saja, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian negara sehingga penting adanya kerja sama Intemasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan koruptor ke luar negeri.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus, Akan tetapi peraturan perundang-undangan khusus yang dimaksud belum dianggap maksimal, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

Diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 ini memiliki arti yang sangat strategis buat proses penegakan hukum tindak pidana, khususnya korupsi di Indonesia, karena kerja sama Internasional ini meliputi hal untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 tahun 2006). hal yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam menyiasati kreativitas para koruptor yang semakin hari semakin te-rupgrade pula modus operandi nya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya dalam merevitalisasi peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengharmonisasikan begitu banyak perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri, salah satu hal yang membuat carut marutnya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini tidak lepas dari keadaan perundang-undangan korupsi itu sendiri. Dimana ada begitu banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah korupsi berada dalam keadaan yang menyebar, tidak lengkap dan saling bertentangan satu sama lain.

Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang membahas tentang korupsi diantaranya:

  1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) Menjadi Undang-Undang.

Ini belum lagi ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri, diantaranya:

  1. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  4. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
  5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
  6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
  7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
  8. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Melihat begitu banyak Peraturan Perundang-undangan yang saling berketerkaitan satu sama lain, dan belum lagi bila itu di gabungkan dengan peraturan-peraturan pelaksana nya masing-masing, maka akan begitu banyak pengertian-pengertian dari korupsi, suap atau apa itu yang masuk dalam lingkup suatu kegiatan korupsi, tentunya disetiap perundang-undangkan dan peraturan-peraturan memiliki parameter parameter nya sendiri yang tentu pula memiliki pengertian-pengertian yang berbeda pula diantara satu sama lain nya dalam kaitannya tentang tindak pidana korupsi ini.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan jelas merupakan suatu agenda penting lain dalam proses penegakan Tindak pidana korupsi di Indonesia. Isu untuk menyatukan segala macam peraturan dan perundang-undangan tentang korupsi menjadi terintegrasi dalam satu Peraturan juga telah lama digaungkan oleh para ahli-ahli, akademisi, maupun praktisi-praktisi hukum didalam maupun di luar negeri, Hal mana menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi KPK untuk mengkoordinasikan dan menfasilitasi proses harmonisasi ataupun pengintegrasian peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini.

Reorganisasi Aparat Penegak Hukum

Hukum sebagai muatan norma dan nilai yang terkandung dalam masyarakat, memiliki sifat janji-janji yang perlu diwujudkan. Yang mewujudkan ini adalah aparat penegak hukum.  Dalam hal pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum dihadapkan pada dirinya sendiri, karena lingkungan korup juga melanda institusi penegak hukum itu sendiri,

Fakta dilapangan saat ini terkait potret aparat penegak hukum di Indonesia adalah maraknya praktek Mafia Hukum. Praktek-praktek mafia hukum paling sering menggerogoti sendi-sendi  Criminal Justice System atau sistem peradilan Pidana di Indonesia, ini dimulai sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan, eksekusi dan pemasyarakatan. Hal-hal utama yang menyebabkan praktek-praktek ini terjadi antara lain:

  1. Lemahnya pengawasan dan tingkat disiplin aparat penegak hukum
  2. Kelemahan manajemen sumber daya manusia. Kelemahan ini terkait dengan sistem rekrutmen yang masih penuh dengan aroma KKN
  3. Kelemahan dalam praktek penanganan perkara, sistem penanganan perkara itu membuka peluang terjadinya praktik mafia hukum karena tidak ada check and balance.
  4. Minimnya gaji, tunjangan dan anggaran operasional institusi-institusi penegak hukum.
  5. Kelemahan peraturan perlindungan saksi dan korban, dalam UU perlindungan saksi dan korban, kecil sekali perlindungan terhadap saksi pengungkap kasus, akhirnya mereka enggan dan takut untuk mengungkapkan apa yang diketahui.

Hal yang miris lain yang kita temui dilapangan penegakan hukum tindak pidana korupsi, adanya perebutan kewenangan antara Jaksa dan polisi yang muaranya mengarah kepada perebutan  “lahan rezeki” diantara sesama apartur penegak hukum.

Dan terkait dengan reorganisasi dalam tubuh KPK sebagai penegak hukum ad hoc, KPK juga memiliki salah satu tugas pokok yang tak kalah penting, yaitu bagaimana memberdayakan sumber daya manusia yang mereka terima dari dua instansi penegak hukum lainnya, yakni dari polisi yang lebih kepada tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan dan juga dari kejaksaan yang diarahkan kepada tugas-tugas penuntutan. Mensinergikan dua aparat dari dua institusi ini memang terlihat mudah dalam pengaplikasiannya, namun dalam implementasinya KPK masih sering misorganisasi dalam hal operasionalnya, ini membuat terkadang penungkapan kasus-kasus korupsi berjalan menjadi lebih lamban daripada waktu yang ingin disasar.

Sarana dan Prasarana Pemberantasan Korupsi

Berbicara mengenai Sarana dan Prasarana dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, tentu kita akan membahas masalah lembaga peradilan sebagai Instrumen utama dari sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi. Masih banyaknya kelemahan yang sangat fundamental yang masih terjadi dalam kelembagaan peradilan tindak pidana korupsi baik itu didalam melakukan tugas, fungsi, wewenang maupun tanggung jawabnya.

Kalau kita perhatikan masalah kelembagaan yang berhubungan dengan penindakan tindak pidana korupsi. Saat ini seperti dilaksanakan dengan dua cara yang berbeda, ada jalur umum adapula jalur Khusus, artinya dalam penindakan tindak pidana korupsi kelembagaan peradilan yang digunakan ada yang menggunakan jalur peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri, dan ada pula jalur khusus yaitu menggunakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor. Dimana dalam peradilan umum pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan dalam Pengadilan Tindak Pidana Tipikor baik penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK

Perbandingan yang mencolok antara dua jalur peradilan yang bersifat umum dan bersifat khusus adalah kewenangan, fasilitas, pendanaan maupun kinerja masing-masing jalur peradilan ini, karena hasil dalam bentuk putusan atau vonis pun berbeda-beda diantara keduanya. Contohnya, di pengadilan khusus tindak pidana korupsi sangat jarang atau bahkan tidak pernah lolosnya perkara korupsi yang mereka sidangkan, artinya hampir mustahil ada putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan bila tindak pidana korupsi disidangkan di pengadilan jalur khusus atau yang lebih kita kenal dengan pengadilan tindak pidana korupsi. Berbanding terbalik dengan vonis-vonis yang di ketuk dipengadilan-pengadilan negeri yang berlabel jalur umum, begitu banyak vonis bebas dan lepas dari segala tuntutan yang diputuskan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi disana.

Hal diatas menunjukan adanya perbedaan perlakuan antara dua jalur peradilan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga kesan kasus “tebang pilih” menjadi kentara bila mengkaji hasil-hasil dua putusan di dua jalur peradilan ini. Hal ini membuat para koruptor seakan menjadi korban dari suatu sistem peradilan yang tidak adil.

Pada gilirannya hal ini justru membuat para koruptor yang sementara ini divonis bersalah, menjadi seperti “korban” dari suatu sistem yang tidak berlaku secara adil. Terlebih bila praktisi mulai menilai bahwa hakim-hakim pengadilan umum yang mengadili tindak pidana korupsi terlalu Konservatif, yang hanya berpandangan positifisme dan legalistik sehingga terkensan hanya menjadi corong peraturan perundang-undangan saja. adapun hakim-hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dinilai terlalu responsif dan proaktif yang tidak jarang melabrak asas-asas hukum yang menjadi fundamen utama hukum pidana Indonesia dan bahkan asas-asas hukum yang telah berlaku secara universal

Budaya Hukum Masyarakat yang anti Korup

Beberapa minggu yang lalu, baru saja dikeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI)  secara Global oleh Transparency International, dimana dengan rentang indeks angka 0-10 yang semakin kecil angka indeks menunjukan potensi korup di negara tersebut besar pula, Indonesia ada diperingkat 100 dari 183 negara yang disurveydengan nilai IPK 3.0, ini tentu bukan nilai yang baik kendati ada kenaikan 0.2 dari IPK 2.8 tahun lalu, karena Indonesia sendiri menargetkan angka 5.0 sampai pada tahun 2014 nanti, untuk nilai IPK ini kita masih kalah jauh dari Singapore (9.2), Brunei (5.2) juga dari malaysia (4.3) dan Thailand (3.4).

Pesan yang kita tangkap dari peluncuran peringkat Indeks Persepsi Korupsi diatas adalah, Pertama tentunya belum ada lonjakan yang signifikan dari tahun lalu terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Negara kita masih masuk dalam kategori negara korup, Kedua tentunya masih diperlukan kerja ektra keras untuk meningkatkan kembali angka Indeks Persepsi Korupsi itu di tahun-tahun yang akan datang, sehingga target yang dicanangkan untuk IPK 5.0 tahun 2014 dapat terwujud.

Untuk mengatrol angka Indeks Persepsi Korupsi ini, diperlukan suatu upaya komperhensif dari pemerintah dalam hal perbaikan atau restorasi yang menyeluruh terhadap institusi-institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga peradilan, Pemerintah juga dituntut harus dapat tegas dan tanggap dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan Politisi, Mafia Hukum, dan Pejabat-pejabat publik di Indonesia.

KPK dalam kewenangan yang telah diatur memiliki tugas untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi, dimana kewenangan KPK melakukan “koordinasi pemberantasan korupsi” meliputi bukan hanya aspek represif (penyelidikan penyidikan, dan penuntutan) tetapi juga aspek preventif (pencegahan). Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dengan demikian tampak KPK juga memiliki tugas untuk menanamkan kepada masyarakat budaya untuk anti terhadap korupsi.

pencegahan melalui implementasi prinsip-prinsip “clean government” dan “good governance.” Dapat dilakukan KPK melalui upaya-upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi, menyuarakan atau mengkampanyekan gerakan anti korupsi, dan juga menanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi melalu jalur pendidikan formal disekolah-sekolah dengan masuk menjadi sebagai suatu mata pelajaran khusus, sehingga pengetahuan maupun budaya anti korupsin tersebut telah tertanam sejak dini di masyarakat.

Penanaman pengetahuan serta budaya anti korupsi sejak dini dalam masyarakat akan menekan atau meminimalisir orang-orang yang menjadikan para koruptor sebagai tokoh idolanya, yang membuat ia justru mempelajari bagaimana korupsi yang sukses tentunya untuk kesuksesannya secara ekonomi, Gejala seperti ini sudah mulai tampak dalam masyarakat, kita dapat melihat bagaimana seorang koruptor didukung oleh begitu banyak massa nya ketika hendak disidangkan, bahkan mereka membentuk garda berani mati untuk membela sang koruptor tersebut, ironi-ironi seperti inilah yang harus dikikis dalam budaya hukum masyarakat Indonesia.

Penutup

Hal-hal yang tertuang dalam makalah ini adalah sesuatu yang bersifat idealis yang penulis alami dan amati dalam melaksanakan tugas sebagai praktisi hukum yang dalam keseharian selalu berhadapan dengan aparatur-aparatur penegak hukum dari lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dengan keterbatasan waktu dalam penyusunan penulis menyadari pembahasannya tidak akan mungkin tuntas, akan tetapi setidak-tidaknya bisa menjadi bahan diskusi yang menarik untuk lebih dikembangkan dalam forum yang lain, lebih dan kurang penulis minta maaf, wassalammualikum wr.wb.


[1] Makalah ini disampaikan pada Seminar Evaluasi Hukum dan Politik 2011, Nasional Demokrat, Medan Sumatera Utara

[2] Penulis adalah Ketua Umum Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hilang Paspor di Negeri Orang (Singapore)??

Mungkin saya sedikit orang yang mengalami musibah hilang paspor (dokumen perjalanan) di Singapore, cerita nya berawal ketika saya buru-buru ngejar ferry kembali ke Jakarta via Batam, waktu itu saya naik taksi Trans-Cab (sedan warna merah atap putih) dari sentosa ke Harbor Front (pelabuhan di singapore), ketika bayar saya buru-buru mengeluarkan isi dompet dan paspor tanpa sengaja saya sampingkan dibangku tempat duduk dan saya pun lupa mengambilnya kembali. Singkat cerita saya ditinggal balik dua rekan saya dan saya harus berjuang sendiri di negeri orang menghadapi ini.

Yang pertama saya hadapi adalah berusaha mencari taksi yang serupa, karena saya bener-bener lupa nomor taksi dan identitas pengemudi taksi, yang saya inget jenis taksi nya saja, hal ini tidak banyak membantu, karena para pengemudi taksi sejenis hanya bisa melapor ke pool taksi nya saja sekembali mereka dari tugas, demikian juga saya coba minta tolong petugas di mall Vivo city (mall di harbor front) untuk menelfon ke operator taksi tersebut mereka hanya menjawab akan mengkonfirmasi kembali bila ada kabar berita tentang paspor saya tersebut.

Tidak mau menunggu hanya dengan memasrahkan diri saya pun berusaha, hal yg menjadi pelajaran bersama disini adalah ketika kehilangan paspor yang harus kita lakukan adalah langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Lapor lah ke pos polisi terdekat, dalam kasus saya, saya melapor ke kantor polisi Cantonment Police Station, adanya di Cantonement Road, naik MRT dari Harbor Front stasiun berikutnya (Outram Park) turun, dan tinggal menaiki tangga langsung ke kantor polisi nya. Disini anda akan di interview macem-macem, mulai kenapa ilang, ilang nya dimana, ngapain aja di spore dll, selesai interview anda akan dibuatkan surat tanda hilang yang stempel dan teregistrasi di sistem komputer mereka.
  2. Setelah ada surat hilang dari polisi anda jangan langsung ke kedutaan indonesia, ini kesalahan yang saya lakukan yang membuang waktu yang lama pada akhirnya. Setelah dari kantor polisi pergi lah ke ICA (imigration checkpoint authority) atau kantor pusat Imigrasi Singapore, adanya di Kalang Road, atau naik MRT ke station Lavender, keluar dari Stasiun MRT Lavender anda langsung sudah ada di depan gedung ICA.
  3. Naik langsung ke lantai 4 gedung ICA ni, ini lantai khusus untuk pelayanan kehilangan dokumen perjalanan orang asing, dari ift escalator langsung ke bagian pengambilan nomor antri, disini biasa akan ditanya permasalahan untuk menujuk keloket yg lebih spesifik, kehilangan paspor biasanya di loket 46-47.
  4. Sebelum ke loket ini pastikan anda udah siapkan surat keterangan hilang dan KTP lengkap dengan fotokopian nya, juga pasfoto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 4 lembar, dilantai yang sama juga ada jasa fotokopi dan foto digital ekpres, foto kopi dan bawalah pas foto tersebut sebelum keloket ini agar tidak bolak balik disuruh petugas nya untuk fotokopi dan foto digital.
  5. Setelah siap dengan fotokopian dan foto digitalnya antri lah diloket kehilangan dokumen perjalanan bagi orang asing (loket 46-47), tunggu panggilan, dan ketika dipanggil anda akan kembali ditanya macam-macam, jaga tempramen kalau yang nanya agak sengak, hal ini lazim terjadi, karena kita butuh ya kita iya-iyakan saja.
  6. Setelah interview kita akan disuruh tunggu ½ sampai 1 jam, sampai akhirnya kelar surat special pass untuk kita, surat tersebut menyatakan kita di beri ijin berada disingapore sampai tanggal tertentu (biasanya Cuma dua hari), kaya visa sementara gitu, seembar warna merah muda kertas nya.
  7. Pastikan datang ke gedung ICA untuk pengurusan ini sebelum jam 12 siang waktu singapore, karena di sana jam 8-12 adalah waktu pengajuan aplikasi, dan jam 1-4 pengambilan amplikasi, sehingga kalau datang siang-sore aan disuruh datang ambil lagi besoknya.
  8. Dengan special pass dan laporan polisi asli itu datang lah ke kedutaan indonesia, adanya di Chathworth Road nomor 7, daerah itu deket dengan wilayah orchard,kl MRT turun aja di Orchard atau sommerset untuk teruskan pake taksi, karena wilayah itu wilayah pemukiman,kalau mau irit turun di MRT orchard ION, jalan kaki ke arah Paterson Road (belakang ION) terus telusuri sampai ketemu perempatan lampu merah, ambil kekanan arah grunge road, ikuti terus sampai jalan terpisaj jadi dua, ambil kiri, nah 500m dari sana ketemu deh gedung Indonesia Embassy.
  9. Sama dengan ICA, datang kesini pagi, atau paling tidak sebelum jam 11 siang,antirannya lumayan panjang soalnya, saya datang kesini jam 7 singapore, padahal jam kerja nya baru dimulai jam 9 pagi waktu singapore, antri dulu di pintu gerbang, titip KTP jam 9 baru masuk kedalam gedung antri no panggilan, semakin pagi datang, semakin cepat urusan.
  10. Setelah melaporkan kehilangan paspor dengan menyertakan surat laporan polisi dan surat special pass dan imigrasi singapore maka akan dibuatkan lah SPLP atau surat perjalanan laksana paspor, bentuknya sama seperti paspor, Cuma lebih tipis dan hanya digunakan untuk sekali perjalanan, yaitu perjalan pulang ke Indonesia, biaya untuk SPLP ini adalah 7 Dollar Singapore. Kalau datang pagi bisa di tunggu selesai sore, atau biasanya disuruh datang ambil besok paginya lagi, usahakan negosiasi dengan petugas untuk menunggu hari itu juga, dengan alasan bermacam-macam, bisa udah habis uang, atau apaah yang membuat mereka iba melihat kondisi kita J
  11. Setelah SPLP kita dapat kita masih harus kembali ke ICA atau imigrasi singapore di Kalang Road lantai 4 tadi, kembali ambil nomor antrian di loket 46-47 untuk meminta stempel keimingrasian di SPLP kita, nah sebelum ke loket ini, fotokopi dl bagian depan SPLP anda biar ga disuruh bolak balik, nunggu 30-45 menit akhirnya SPLP di tanda tangani dan diberi jadwal waktu perpanjang tinggal tambahan sekitar 2 hari.
  12. Selesai lah urus-urusan dan segeralah kembali ke tanah air untuk mengurus kembali paspor yang permanen.

Saya mengalami hal tersebut selama 3 hari di singapore, tidak ada teman tidak ada kontak selama disana, semua saya lakukan sendiri sampai akhir nya saya pulang dan kembali ke tanah air. Untung nya hanya paspor yang hilang, namun dompet saya masih ada sehingga memiliki uang cash walaupun trbatas untuk urus-urusan ini.

Kesimpulannya jangan pernah sekalipun kehilangan paspor di negeri orang, karena itu berarti masalah besar menunggu anda.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Jalan Panjang menjadi Pelatih Sepak Bola Profesional

Menjadi bagian dari industri sepakbola tidak melulu harus menjadi pemain sepakbola profesional, karena menjadi pelatih atau manejer sebuah tim sepakbola juga menjadi bagian penting dalam suatu bisnis sepakbola profesional.

Persiapan utama untuk berkarir sebagai seorang pelatih tentu nya harus mengikuti serangkaian kursus berjenjang dimana disetiap jenjang ada sertifikasi khusus yang bakal melekat dalam diri seorang calon pelatih tadi.

Kursus awal untuk meniti karir sebagai pelatih adalah dengan mengikuti serangkaian kursus kepelatihan untuk mengambil Lisensi D,kursus lisensi D ini ada tahap awal untuk menjadi seorang pelatih,di Inggris ini dikenal juga dengan kursus Level 1, kursus ini sendiri biasanya bersifat Lokal (nasional) kerap di selenggarakan oleh asosiasi sepakbola tiap negara seperti PSSI,di Indonesia kursus lisensi D ini banyak di selenggarakan oleh pengurus-pengurus daerah (pengda) PSSI. Lama pendidikan juga berkisar 5-14 hari, dan setelah selesai kursus ini maka peserta akan memperoleh lisensi D Nasional.

Setelah memperoleh sertifikat lisensi D, maka bisa mengikuti jenajng berikut nya,yaitu kursus kepelatihan lisensi C (level 2 kalau di Inggris),kursus ini juga biasa di selenggarakan oleh asosiasi sepak bola suatu negara (nasional) atau bahkan bersifat internasional yang di selenggarakan oleh konfederasi sepakbola tingkat regional (AFC kalau di asia) dimana sertifikatnya di akui oleh FIFA. Peserta yang lulus akan memperoleh status sebagai pelatih lisensi C (nasional atau Internasional).

Pelatih dengan lisensi D dan C sudah bisa untuk melatih klub-klub yang bermain di lower division atau klub-klub amatir,atau juga menjadi asisten pelatih bagi klub-klub profesional.

Untuk merambah menjadi pelatih yang melatih klub profesional maka si pelatih harus mengantungi sertifikat licensi B ( baik nasional maupun internasional) di asia kita kenal dengan nama AFC-B kalau di eropa UEFA-B, kursus untuk mendapat lisensi B ini juga biasa dilakukan oleh asosiasi sepakbola satu negara atau konfederasi sepakbola suatu regional. Dengan sertifikat lisensi B ini kita bisa menanggani satu klub profesional dengan status sebagai pelatih profesional pula.

Setelah memperoleh lisensi B maka si pelatih tadi dapat mengikuti kursus lisensi A, yang juga di selenggarakan oleh asosiasi sepakbola satu negara (PSSI) atau konfederasi sepakbola suatu regional (UEFA,AFC,CAF,dll) status kepelatihan nya pun akan menjadi AFC-A atau PSSI-A (kalau nasional) sama hal nya dengan lisensi B.

Untuk lisensi A dan B nasional hanya akan diakui atau dapat di gunakan untuk area negara asosiasi sepakbola yang mengeluarkan nya saja, namun kalau lisensi nya AFC-A, UEFA-A itu bersifat internasional dan di akui FIFA dan bisa melatih dinegara manapun saja yang merupakan anggota FIFA.

Tidak ad perbedaan antara AFC-A dan B dengan UEFA-A dan B, karena sama-sama diakui FIFA sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi sepakbola regional tersebut.

Lisensi A saat ini disaratkan untuk dipakai setiap pelatih kepala klub profesional yang bermain di top league tiap-tiap negara, jadi untuk menjadi pelatih utama di klub-klub ISL, La Liga, Serie A, EPL, UCL, AFC Champions sebuah klub harus punya seorang pelatih utama dengan sertifikasi lisensi A (disarankan yang internasional)

Saat ini sudah banyak pelatih-pelatih asli Indonesia yang berspesifikasi lisensi A,baik internasional maupun nasional, dan disyaratkan oleh PT Liga Indonesia selaku penyelenggara ISL agar semua klub perserta ISL memakai pelatih kepala dengan sertifikasi lisensi A (baik nasional maupun internasional) namun ketika berlaga di kejuaraan antar klub asia (AFC champions league) maka pelatih tersebut harus lah mempunya sertifikasi lisensi A Internasional.

Khusus di eropa ada yang nama nya Lisensi UEFA-Pro, lisensi ini khusus di rancang oleh UEFA kepada pelatih-pelatih yang akan menanggani klub-klub liga champion,namun belum berlaku sekarang aturan nya,premiership (liga inggris) baru akan memberlakukan pada musim 2012,dimana disyaratkan manager klub-klub EPL harus memiliki lisensi UEFA Pro ini.

Lisensi pro ini lebih ke arah menjadi manager suatu tim (seperti peran pelatih-pelatih kepala di EPL), jadi kalau di ibaratkan dalam dunia kependidikan, seseorang pelatih yang punya lisensi B itu disamakan dengan tamatan S1,sedangkan lisensi A itu disamakan dengan tamatan S2, maka lisensi pro ini adalah para doktor-doktor kepelatihan sepak bola.

Untuk kursus lisensi Pro waktunya juga tidak singkat,bisa 2 tahun dengan modul kuliah pertemuan tiap juni-july disaat musim kompetisi libur,hal ini dikarenakan kebanyakan peserta nya adalah manager/pelatih klub-klub liga di eropa,sehingga ketika musim berjalan modul pelatihan nya di terapkan dengan sistem online,teleconf,atau by phone.lisensi pro ini instruktur nya adalah pelatih/manager-manager luar biasa seperti sir alex ferguson,fabio capello,arsene wenger,dll.

Pelatih-pelatih dengan lisensi UEFA pro yang sempat beredar antara lain mantan pelatih tim nasional Indonesia peter white, dan juga pelatih yang baru akan melatih persib bandung, Daniel Darko Janckovic.

Dipublikasi di Uncategorized | 2 Komentar