Melawan Diskriminasi UU Pemilu 2012

Pada tanggal 12 April 2012 yang lalu DPR akhirnya telah menyepakati UU Pemilu yang baru dengan proses lobi-lobi Politik yang cukup alot dan panjang. UU ini kemudian disahkan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Image

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan oleh DPR  dan menjadi poin penting dalam UU Pemilu tersebut antara lain adalah masalah ambang batas Parlementary Threshod sebesar 3,5 %, sistem Pemilu proporsional terbuka, jumlah kursi per-daerah pemilihan dan metode penghitungan suara. Apabila dicermati poin krusial tersebut, nampaknya ada sarat muatan kepentingan  yang diinginkan parpol yang ada diparlemen. Seperti misalnya ambang batas Parlementary Threshold sebesar 3.5 % yang mana kesepakatan ini justru menimbulkan kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, karena darimana rasionalitas untuk menentukan prosentase 3,5 % dan apa yang menjadi pijakan DPR dalam mengambil keputusan tersebut yang notabene nya adalah untuk penyederahaan parpol? Namun, seiring dengan isu besar tersebut, DPR juga sepertinya memiliki maksud terselubung dalam kaitan mengenai aturan verifikasi parpol sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu. Aturan verifikasi cenderung tidak terlalu banyak diperdebatkan oleh 9 Partai pembuat kebijakan tersebut disenayan, padahal kalau mau objektif aturan verifikasi merupakan salah satu hal krusial sebagai cermin keberhasilan terselenggaranya pemilu dengan keberadaan sistem multi partai yang demokratis, mengingat dengan verifikasi terhadapa parpol peserta pemilu lah kita dapat mengetahui sesungguhnya dukungan riil masyarakat terhadap parpol peserta pemilu 2014 nanti.

Meskipun DPR telah menganggap aturan tersebut hanya terfokus pada parpol baru dan parpol yg tidak lolos ambang batas 2,5 % pada suara sah pemilu nasional. Tidak seyogyanya DPR membuat aturan yang berpotensi menimbulkan konflik akibat terdapatnya rumusan aturan verifikasi parpol yang sangat diskriminatif dan memberikan perlakuan keistimewan (previllege) pada kepentingan parpol yang ada diparlemen saat ini.

Adapun ketentuan syarat verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu yakni tertuang pada pasal 8 ayat 1 yang berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.”Sementara, partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada pemilu terakhir dan Partai Baru harus mengikuti verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi; “Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

  1. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
  2. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  3. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  4. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  5. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
  7. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 
  8. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  9. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dari bunyi pasal 8 ayat 1 tersebut terlihat betapa arogansinya dan manipulatifnya Parpol-parpol pembuat kebijakan yang ada diparlemen, yang seolah – olah sebagai Parpol yang lolos parlemen  merupakan prestasi yang berkesinambungan tanpa perlu diverifikasi kembali kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 UU Pemilu yang baru.

Bahwa ketidakadilan tersebut terlihat dari bagaimana parpol yang sudah ada hanya meloloskan diri dengan asumsi yang tidak rasional yakni hanya bersandarkan pada  suara sah ambang batas pemilu nasionaL sebesar 2, 5 % pada pemilu 2009. Yang mana persyaratan verifikasi pada UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu lebih ringan yang salah satunya hanya mewajibkan kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi berbanding dengan aturan yang mengharuskan Partai sekarang memiliki kepengurusan diseluruh tingkatan Provinsi diseluruh wilayah Indonesia.

Maka sungguh ironis dalam suatu negara yang menghargai prinsip supremasi hukum dan prinsip demokrasi, ketika dalam suatu rezim pemilu baik pemilih, penyelenggara pemilu, para pemangku kepentingan, pemerintah, DPR, masyarakat sebagai pemilih maupun peserta pemilu tentu kiranya dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan pemilu berpegang teguh pada penataan sistem pemilu yang baik, khususnya keberadaan parpol yang sangat diperlukan dalam fungsi sebagai sarana pendidikan politik, sebagai sarana wujud aspirasi masyarakat dan sebagainya. Sehingga seharusnya sangat tepat apabila parpol baru maupun parpol lama perlu dimutakhirkan melalui verifikasi parpol peserta pemilu.

Hal diatas sama saja dengan pemutakhiran data pemilih tetap yang setiap penyelenggaraan pemilu seyogyanya dan menjadi keharusan pemerintah untuk melakukan pendataan ulang. Disamping itu amanat konstitusi mengenai pemilihan umum yakni dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan menghormati asas pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni, langsung , bebas, rahasia, jujur, dan ,adil baik pada tahapan proses pemilihan umum hingga penetapan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu penerapan asas adil dalam pemilu perlu dimaknai dan ditafsirkan dalam arti luas yang menganggap pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dengan  dibentuknya undang – undang yang mengatur tata cara dan proses agar dapat menjadi peserta pemilu wajib mendasarkan pada keadilan dan perlakuan yang sama demi terselenggaranya pemilu yang demokratis.

Berdasarkan pada fakta – fakta yang terjadi serta hasil UU pemilu yang telah di persiapkan DPR untuk menjelang pelaksanaan pemilu 2014 jelas bertabrakan dengan norma – norma konstitusi, bahkan sebuah pelecehan terhadap Negara yang menganut prinsip Negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama serta prinsip Negara demokrasi  yang bertolak belakang dengan tindakan diskriminatif.

Kerancuan atas pasal 8 ayat 1 tersebut dapat dipahami Bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Diskriminatif dan Bertentangan dengan dengan 28D  (1) dan 28 I (2) UUD 1945karenamenimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua partai politik. Bahwa norma dalam Pasal 8 Ayat (1) telah memberikan keistimewaan (Previllege) bagi Partai Politik peserta pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas suara secara nasional sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya secara otomatis tanpa mengikuti proses verifikasi, sehingga partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada pemilu terakhir dan Partai Baru harus mengikuti verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2).

Jika dicermati konstruksi pasal-pasal dalam UU No 8 tahun 2012, sebenarnya mengharuskan KPU tetap melakukan verifikasi terhadap peserta pemilu yang telah lolos ambang batas perolehan suara secara nasional. Konstruksi pasal 17 UU No 8 tahun 2012 memerintahkan partai politik memenuhi persyaratan pasal 15 kecuali huruf f, ditambah persyaratan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari KPU. Sementara jika dicermati persyaratan sebagaimana tercantum di pasal 15 UU No 8 tahun 2012, sebenarnya merupakan dokumen yang dibutuhkan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 8 ayat 2 kecuali point d. Hal ini menjadi menarik  karena dipersyaratkan sebagai syarat calon peserta pemilu di pasal 8 ayat (2) tapi tidak diverifikasi sama sekali sesuai perintah pasal 15  dan 16 UU No 8 tahun 2012.Pertanyaannya adalah buat apa disyaratkan tapi tidak diverifikasi kelengkapan dan kebenarannya ? pada saat yang sama juga timbul pertanyaan mengapa partai-partai lolos threshold justru tidak diwajibkan menyertakan bukti keanggotaan paling sedikit 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota ?  inkonsistensi konstruksi pasal-pasal di dalam UU 8 tahun2012 ini sesungguhnya menunjukkan adanya masalah dalam pengaturan persyaratan calon peserta pemilu maupun proses verifikasinya.

Pentingnya verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Verifikasi peserta pemilu sesungguhnya sangat dibutuhkan baik oleh penyelenggara (KPU) maupun oleh calon peserta pemilu itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, kalau keanggotaan partai politik di Indonesia memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Perpindahan keanggotaan partai politik hampir dihadapi oleh semua partai politik. Fenomena ini semakin nyata manakala kita mencermati fenomena volatilitas ini pada pemilukada. Seorang kader partai dengan mudah pindah ke partai lain jika tidak mendapat dukungan partainya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Hal ini antara lain yang menyebabkan syarat keanggotaan 1000 orang atau 1/1000 jumlah penduduk suatu kabupaten/kota sebenarnya tidak mudah dipenuhi oleh semua partai politik. Gejala ini ditambah fakta banyak pemilih yang tidak menjadi anggota partai politik. Sebagian karena alasan traumatis dimasa lalu, sebagian yang lain karena pemilih sebenarnya lebih karena figur ketimbang karena loyalitas keanggotaan pada parpol.

Fenomena kader “kutu loncat” yang berpindah partai setiap kali menjelang pemilihan umum adalah fakta tidak terbantahkan menyerang semua partai politik. Sebagian karena lemahnya kaderisasi partai, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung menurunnya fungsi ideologis partai politik, sebagian yang lain karena adanya insentif dari sistem pemilu proporsional, yang cenderung memudahkan perpecahan partai politik. Kombinasi dua persoalan ini membuat loyalitas kepada partai yang dicirikan dengan identifikasi partai sangat lemah dan tidak mengakar. Karena itu verifikasi keanggotaan partai politik menjadi penting, karena bisa saja partai yang semula lolos electoral threshold dan parlementary threshold ditinggal oleh anggotanya. Verifikasi terhadap keanggotaan partai politik baik lama maupun baru sesungguhnya juga merupakan insentif penting bagi parpol untuk terus menerus memelihara daftar anggotanya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Manfaat tersembunyi lainnya yang mungkin saja muncul dari proses verifikasi ini adalah memaksa parpol melakukan konsolidasi dini sebagai persiapan pemilu 2014. Jadi tidak sepenuhnya benar bahwa partai yang lolos PT dan ET tidak perlu diverifikasi ulang.

Tidak hanya soal keanggotaan, verifikasi calon peserta pemilu sebenarnya juga diperlukan karena persoalan kepengurusan partai politik. Perpindahan pengurus parpol dan perpecahan pengurus parpol merupakan masalah paling serius dihadapi partai politik. Fenomena saling pecat pengurus lokal parpol dalam pilkada merupakan gejala yang sangat menonjol sepanjang tahun 2010 – 2012. Fenomena ini sudah menjadi masalah serius dalam beberapa pemilukada, karena menyebabkan dukungan ganda yang menyulitkan KPU melakukan verifikasi dan sering menimbulkan masalah sampai ke mahkamah konstitusi, akibat dukungan yang tidak sah.

Verifikasi terhadap semua calon peserta pemilu sesungguhnya juga diperlukan untuk memastikan domisili hukum alamat kantor partai politik disemua tingkatan. Jika hanya dilakukan verifikasi administratif tanpa verifikasi faktual, sebenarnya sudah bukan rahasia lagi banyak parpol yang tidak memiliki gedung kantor sebagai alamat domisili. Hal ini sering menimbulkan kesulitan pada KPU ketika harus berkomunikasi dgn pengurus parpol. Bahkan ditingkat pusat sebuah partai besar akan segera kehilangan kantor pusatnya karena dihibahkan oleh pemiliknya kepada sebuah ormas.

Dari penjelasan diatas, sesungguhnya ada banyak manfaat jika verifikasi dilakukan terhadap semua calon peserta pemilu, agar tidak terjadi tumpangtindih kepengurusan maupun tumpangtindih keanggotaan. Disamping itu sesungguhnya jika dilakukan dengan benar akan menghindarkan gejala joki pengurus ketika diverifikasi maupun joki anggota ketika diverifikasi. Disamping itu tentu ada manfaat lain terkait verifikasi domisili alamat kantor parpol, sehingga memudahkan komunikasi KPU dengan pengurus parpol pada semua tingkatan.

Satu catatan penting dari kelemahan verifikasi anggota maupun pengurus pada pemilu tahun 2009 lalu adalah terjadinya pencalonan ganda  yang dilakukan oleh parpol. Hal ini terjadi karena calon legislatif ybs ternyata memiliki kartu keanggotaan ganda dan menyatakan bersedia dicalonkan oleh kedua partai tersebut. Fenomena lain yang terkait kelemahan verifikasi ini adalah adanya pengurus partai X menandatangani pencalonan partai X pada saat yang sama menjadi caleg dari partai Y. Dan berhasil lolos menjadi anggota dewan.

Penutup

Hal-hal yang kami sebutkan diatas sebenarnya menunjukkan kelemahan-kelemahan kegiatan verifikasi parpol-parpol peserta pemilu sebelumnya, ini tentunya akan semakin parah jika verifikasi hanya diperlakukan segelintir parpol saja, atau bahkan lebih berbahaya bila tidak dilakukan verifikasi parpol untuk mengikuti Pemilu. Disisi yang lain, sebenarnya KPU sudah cukup berpengalaman melakukan verifikasi terhadap calon peserta pemilu, sementara infrastruktur verifikasi sebenarnya juga sudah tersedia, sehingga sangat mungkin KPU dapat melakukan verifikasi terhadap semua parpol tanpa hambatan yang berarti. Sehingga tidak ada akal logika berpikir yang sehat jika verifikasi hanya diperlakukan terhadap sebagian Parpol saja, sementara sebagian Parpol yang lain mendapat keuntungan tanpa melalui proses verifikasi ini.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s